Sumbar | AndoraNews: Kota Padang tuan rumah BIMTEK & RAKORNAS BPD II 2022, dalam penyelenggaraannya yang digelar di Hotel Truntum Padang, pada Selasa (08/11/2022) tersebut, dibuka secara resmi oleh Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M. Pd. yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bina Pemdes, Dr Eko Prasetianto.
Acara yang berlangsung selama tiga hari ini, (08-10/11/2022) selain dihadiri langsung oleh Ketua Umum PABPDSI, Fery Radiansyah,ST.MM. juga terlihat hadir Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah dan beberapa OPD lainnya, serta beberapa kepala daerah yang ada di Sumbar juga terlihat Wamendagri yang dalam hal ini diwakili oleh staf Staf ahli mentri desa, Abad Nego Tarigan, dan Ketua APDESI, Suta Wijaya.
Pada kesempatan itu, terlihat juga hadir perwakilan Telkom Indonesia, yang sekaligus melakukan penandatanganan MOU dengan PABPDSI dalam pengembangan digital desa sebagai percepatan ekonomi pedesaan.
Acara pembukaan yang berlangsung meriah, diramaikan dengan penampilan seni budaya dan peluncuran Sekolah Desa Terpadu Indonesia terlihat semakin hidup, dengan kehadiran dukungan dari BPD seluruh Indonesia serta undangan lainnya termasuk DPRD Sumbar juga tokoh masyarakat setempat.
Seluruh peserta sedang serius mengikuti Acara
Pembukaan Rakornas BPD tahun 2022 di Padang ini berjalan sukses berkat adanya dukungan Komisi I DPRD Sumbar dan Pemerintah Provinsi Sumbar serta dukungan dari berbagai pihak.
Padang sebagai tuan rumah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Indonesia ini terlihat semakin semarak, karena seluruh Panitia yang terlibat selalu tampil ceria dalam menyambut para peserta Rakornas BPD, dengan penuh keramahan, hingga suasana keakraban dan persahabatan terlihat semakin kental.
Ketua panitia Rakornas BPD, Dedy Edward dalam sambutannya menyampaikan, iven skala nasional yang digelar pada 8 hingga 10 November dan terpusat di Kota Padang ini, tentu dengan kehadiran ribuan anggota BPD se Indonesia akan memberikan dampak positif bagi daerah.
Dikatakannya, PABPDSI adalah organisasi/ perkumpulan Anggota BPD seluruh Indonesia yang telah memiliki SKT dari Kementerian Dalam Negeri dan kepengurusannya telah terbentuk dari pusat, provinsi, kab/kota, hingga tingkat kecamatan pada 2019 lalu.
Menurut Dedy, acara Rakornas ini merupakan tindak lanjut hasil pelaksanaan Rakernas PABPDSI pada tanggal 25-26 November 2021 tahun lalu, yang dilaksanakan di Gedung Asia Afrika Kota Bandung Jawa Barat.
Dedy menambahkan, Keberadaan BPD sebagai mandatori UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, berperan sebagai fungsi pemerintahan di tingkat desa.
Dedy juga menyampaikan, dengan dijadikannya Sumbar khususnya kota Padang ini sebagai tuan rumah Rakornas, tentu berkesempatan pula BPD se Sumbar untuk dapat mempromosikan Daerahnya kepada para peserta yang hadir dari seluruh penjuru Nusantara ini.
Hal senada, juga disampaikan oleh Ketua PP PABPDSI, Fery Radiansyah saat memberikan sambutannya, dikatakannya Rekornas BPD/PABPDSI ini, hendaknya mampu memutuskan dan merekomendasikan hal-hal yang dipandang perlu secara yuridifikasi, filosofi dan sosilogis dalam memperkuat Posisi Lembaga BPD di setiap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Fery juga menyampaikan, perjuangan mensejahterakan Anggota BPD Seluruh Indonesia, merupakan upaya dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya anggota BPD secara terintegrasi, makanya hal ini harus dipacu hingga ke depan akan mampu memaksimalkan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi BPD.
Menurutnya, selama ini dalam sejumlah agenda pertemuan yang telah diselenggarakan oleh BPD di hampir semua daerah, masih terdapat kendala terkait administrasi keuangan (SPPD), terutama adanya beberapa SPPD tidak dapat dicairkan oleh masing-masing desa dengan berbagai alasan.
Padahal menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,yakni sudah ada kode rekening belanja pada APBDes untuk kegiatan peningkatan kapasitas BPD.
Selain itu, peningkatan kapasitas BPD merupakan hak anggota BPD yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.
Sedangkan pada kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh APDESI dan PPDI tidak ditemukan permasalahan serupa.
Tentunya permasalahan ini sangatlah kontraproduktif dan tidak memberikan keadilan bagi sesama pengampu pelaksana fungsi pemerintahan desa.
Diterangkannya, pada rakornas BPD saat ini, melalui Sarasehan Membangun Indonesia Dari Desa Sebagai Strategi Pembangunan Indonesia Masa Depan melalui masing-masing nara sumber, akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk pembangunan desa.
Harapannya, melalui berbagai isu yang akan dibahas, termasuk peningkatan kapasitas, strategi pengembangan ekonomi dalam mendukung percepatan Desa berkelanjutan, hendaknya bagaimana mensejahterakan anggota BPD juga menjadi prioritas.
Dengan demikian, tentu bagaimana fungsi BPD dalam mengawasi dana desa, terutama dalam mengulas bagaimana bantuan keuangan khusus (BKK) bisa langsung menyentuh pemerintah desa.
Fery menjelaskan, saat ini di era digital hendaknya secara sistematis, program pembangunan daerah sudah selayaknya diprioritaskan dan dimulai dari desa.
“kita harapkan Bimtek & Rakornas di Padang tahun 2022 ini pelaksanaan nya tidak hanya sekedar rakornas saja, kita semua tentu berharap ada masukan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah ke depan,” harap Fery.
Sementara Kemendagri yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bina Pemdes, Dr Eko Prasetianto menyampaikan, agar BPD tetap bersatu, berjuang dengan bermartabat, dalam keselarasan, terutama sinergitas antar kepala desa dan lembaga-lembaga terkait tetap ditingkatkan dalam usaha untuk memajukan desa yang muaranya tentu mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya.
“Dari desa mari kita membangun bangsa, makanya BPD memiliki peran yang paling penting untuk bangkit bersama-sama bersinergi dengan memberikan contoh membangun desa yang lebih baik lagi,” ujar Eko Prasetianto.
Sebab menurutnya, selain Peran revitalisasi melalui regulisasi dan UU Desa Indonesia yang ada, juga peningkatan kapasitas BPD merupakan modal untuk bersama-sama dalam mengisi dan menyukseskan pembangunan di desa.
“Mudah-mudahan rakornas tahun ini dapat berjalan dan membawa manfaat bagi pelaksanaan tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di desa masing-masing,” kata Eko.
Dikatakannya, poin penting dalam rangka pembangunan di desa, tak lain berujung pada peningkatan pelayanan publik hingga derajat paripurna dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di desa.
“Selain itu daya saing desa juga harus ditingkatkan sehingga mampu berkompetisi di era global,” terang Eko.
Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan dan berharap agar BPD mampu menjadi motor penggerak dalam pembangunan di desa, sebab melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengantar untuk menjalin keakraban dan persahabatan di antara para BPD yang hadir pada Rakornas BPD se Indonesia.
“Semoga kebersamaan kita yang terjalin dalam acara Bimtek dan Rakornas ini dapat menjadi pembuka jalan bagi hadirnya pemahaman, sinergitas serta kerjasama kita sebagai BPD dengan Pemerintah Desa, sehingga dengan demikian kita dapat mengupayakan yang terbaik dalam membangun masyarakat desa yang lebih maju dan sejahtera,” ulasnya mengakhiri.
(Zoelnasti)
