Pasaman Barat | AndoraNews: Dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan pengentasan angka kemiskinan di Pasaman Barat. Pemda bersama lembaga terkait gelar rapat advokasi kebijakan program CSR.Atasi Stunting, Pemda Rapat Lintas Sektor
Rapat kebijakan program Corporate Social and Responsibiliti (CSR) ini dilaksanakan di aula rumah dinas bupati, Simpang Empat. Rapat itu dipimpin Bupati, Hamsuardi, didampingi Wakil Bupati Risnawanto, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Endang Rirpinta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat, Ikhwanri dan stakeholder terkait.
Selain itu, rapat juga dihadiri pimpinan perusahaan di Pasaman Barat, seperti PTPN IV, PT Agrowiratama, PT BPP (Bakrie Pasaman Plantation), PT Bintara Tani Nusantara, PT Agro Wira Ligatsa, PT Rimbo Panjang Sumber Makmur, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Anak Nagari Pasaman, Pimpinan Bank Nagari dan Bank Mandiri. Selain itu, juga turut hadir BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi dan Cabang Pasaman Barat.
Bupati, Hamsuardi, menyampaikan, Pemda telah melakukan beberapa kegiatan bersama perusahaan, bahkan mendatangi perusahaan-perusahaan yang ada di Pasaman Barat, menanggulangi angka kemiskinan, percepatan penurunan stunting.
“Jumlah kemiskinan ekstrem di Pasaman Barat, berdasarkan data P3KE, masih cukup tinggi. Mari bersama memberikan saran dan pendapat agar permasalahan kemiskinan ekstrem maupun permasalahan stunting dapat ditanggulangi.
Tahun lalu, yang dapat menanggulangi 0,7 persen dan beberapa perusahaan telah mengambil andil, di antaranya Wilmar Group yang memberikan CSR tahun 2023 pada empat sasaran penerima manfaat di Mandiangin, Bayur Kabung, Panjung Pangkal, dan Maligi,” jelasnya.
Wakil Bupati Risnawanto menambahkan bahwa minimnya anggaran keuangan daerah tidak memungkinkan penyelesaian seluruh persoalan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, di antaranya perusahaan-perusahaan yang ada di Pasaman Barat.
“Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari semua pihak, terutama perusahaan pengolahan kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, perbankan, dan lainnya, dalam menyalurkan CSR perusahaan sebagai dukungan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Kepala Bappelitbangda Pasbar, Ikhwanri, uraikan capaian indikator penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Pasbar berada pada angka 6,92 persen (33.520 jiwa) dengan target 6,58 persen.
Sementara prevalensi stunting tahun 2023 berada pada angka 29,7 persen atau setara dengan 5.098 balita, dengan target 14 persen Sedangkan kemiskinan ekstrem tahun 2023 berada pada angka 0,70 persen (3.410 jiwa).
Advokasi kebijakan kolaborasi Pemerintah Daerah Pasaman Barat bersama perusahaan adalah untuk menyamakan persepsi terkait isu lintas sektor dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta melakukan kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan perbankan. (gmz)
