JAKARTA | Andoranews : Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kesuksesan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023. Mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, Indonesia berusaha menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia.
Salah satunya dengan membentuk ASEAN Co-Ordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) yang soft launchingnya dilakukan Presiden RI Joko Widodo didampingi Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn dan Menteri KLHK RI Siti Nurbaya Bakar, dalam pembukaan KTT ASEAN ke-43. Sebagai upaya bersama bagi negara anggota ASEAN untuk meningkatkan pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan pencemaran asap dan polusi udara di kawasan ASEAN.
“Sebagaimana juga ditegaskan Presiden RI Joko Widodo, bahwa ASEAN bukan proxy bagi kekuatan manapun. ASEAN merupakan kawasan yang siap bekerja sama dengan siapapun demi perdamaian dan kemakmuran masyarakat dunia. Tidak heran jika hingga saat ini, ASEAN merupakan kawasan yang paling stabil di dunia, tanpa pernah ada intervensi militer maupun gonjang-ganjing lainnya yang mengganggu kondusifitas kawasan,” ujar Bamsoet usai menghadiri pembukaan KTT ASEAN ke-43 oleh Presiden RI Joko Widodo, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (05/09/2023).
Turut hadir para pemimpin negara anggota ASEAN antara lain, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Perdana Menteri (PM) PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM Vietnam Pham Minh Chinh, PM Kamboja Hun Manet, PM Laos Sonexay Siphandone, dan PM Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, masa depan ASEAN yang damai harus senantiasa dijaga. Karenanya diperlukan kesamaan visi antar pemimpin negara anggota ASEAN agar senantiasa bisa berkolaborasi untuk berkontribusi menjaga ASEAN yang damai, maju, modern, dan berdaya saing tinggi. Penguatan kerjasama tersebut juga menjadi modal utama bagi ASEAN agar bisa berperan aktif di kawasan Indo Pasifik.
“Menjaga ASEAN tetap damai tidaklah mudah. Mengingat negara-negara di kawasan ASEAN sangat beragam latar belakangnya, baik dari sisi ekonomi, politik, budaya, agama maupun tingkat demokrasi. Tanpa adanya persatuan dan rasa memiliki diantara warga ASEAN, sangat sukar untuk meraih capaian tersebut. Sikap seperti inilah yang harus terus dijaga dan dikembangkan oleh semua warga ASEAN,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, kawasan ASEAN memiliki jumlah penduduk mencapai 600 juta jiwa, dengan beragam kekayaan sumber daya alam dan posisi geografis strategis. Menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia.
Menurut laporan ASEAN Statistical Yearbook 2022, dalam kurun waktu 2019-2021 saja, nilai perdagangan di kawasan ASEAN rata-rata per tahunnya mencapai USD 638 milliar. Menunjukan bahwa menjalin harmonisasi di dalam kawasan ASEAN sangat penting, karena seluruh negara ASEAN bisa saling melengkapi satu sama lain.
“Besarnya tenaga kerja produktif yang terdapat di dalam kawasan ASEAN, juga berpotensi memperkuat ASEAN sebagai pusat perekonomian dunia. Tercatat saat ini, sekitar 50 persen penduduk ASEAN berada pada usia 20-54 tahun, usia yang sangat produktif untuk mendorong kemajuan ekonomi,” pungkas Bamsoet. *Kop.
JAKARTA | Andoranews : Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo apresiasi kesiapan TNI-AD dalam menghadapi pemilu sekaligus menegaskan, TNI dan Polri memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan Pemilu 2024 yang damai dan bahagia. Selain sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu, netralitas anggota TNI dan Polri harus dijaga ketat.
“Netralitas anggota TNI dan Polri mutlak diperlukan guna menciptakan Pemilu yang damai dan bahagia. Sebagai institusi negara yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, TNI harus berdiri di atas kepentingan nasional. Bukan diatas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu,” ujar Bamsoet usai bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Jakarta, Selasa (05/09/2023).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu merupakan amanah reformasi yang diatur dalam TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). UU Nomor 34 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan anggota TNI dilarang menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu maupun jabatan politis lainnya.
“Pasca reformasi UU Nomor 34 Tahun 2004 merupakan undang-undang pertama yang mengatur netralitas TNI. Salah satu tuntutan pokok reformasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. TNI harus mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, secara tegas UU Nomor 34 Tahun 2004 mengatur apabila ada anggota TNI yang ingin menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis, ataupun maju dalam Pemilu, maka terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan TNI. Netralitas TNI dan Polri ini juga akan menentukan kualitas demokrasi bangsa Indonesia.
“Menanamkan serta memantapkan karakter netralitas kepada setiap anggota TNI harus dimulai semenjak awal masuk di militer hingga nanti lepas dari kedinasan. Profesionalisme dan netralitas TNI harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, reformasi birokrasi serta perubahan sikap mental dan perilaku,” pungkas Bamsoet. *Kop.
